Pastikan Laporan Keuangan Akuntabel, Rutan Kudus Ikuti Pre-Rekonsiliasi

Kudus - Upaya mengoptimalkan validasi dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Tahun 2023, Kamis (30/11). 

Pra Rekonsiliasi ini merupakan agenda penting dengan tujuan untuk menyamakan data laporan keuangan tahun anggaran 2023 pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik

Kegiatan berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati. Dimana diikuti seluruh Operator General Ledger Pelaporan (GLP) dan Operator BMN satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM se - Eks Karesidenan Pati dan Rumah Tahanan Negara ( Rutan ) Kelas IIB Demak.

Dibuka oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Maria Titik Sumiyati selaku ketua panitia kegiatan dalam sambutannya beliau mengharapkan semua satuan kerja Kantor Wilayah Jawa Tengah nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bisa melebihi target 95 persen yaitu 100 persen.

Baca juga: TNI Dan BSSN Bentuk Military Computer Security Insident Response Team (Mil-CSIRT)

Maria melanjutkan, kerjasama antar operator sangatlah penting demi tercapainya target IKPA.

" Dibantu kerjasama dari bendahara, operator BMN dan operator GLP dalam berkoordinasi dalam melakukan penginputan transaksi apapun dalam modul SAKTI agar tercipta laporan keuangan yang akuntabel", tegasnya.

Baca juga: Kakanwil Yuspahruddin Buka Rakernis Pemasyarakatan dengan tema "Mewujudkan Pemasyarakatan Semakin PASTI dan BerAKHLAK

Kegiatan berlangsung dengan lancar diisi materi Evaluasi dan langkah – langkah penyelesaian permasalahan Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara dan Pra-Rekonsiliasi Laporan Keuangan tahun 2023.