Aplikasi Siskakoling Meningkatkan Keamanan Rutan Kudus dengan Teknologi Kontrol Clock Digital

Kudus - Senin, (5/2) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus (Rutan Kudus) memperkenalkan terobosan terkini dalam pengamanan dengan meluncurkan Aplikasi Siskakoling (Sistem Keamanan Kontrol Keliling). Sistem inovatif ini menggunakan kontrol clock berbasis digital untuk mempermudah petugas pengamanan dalam melaksanakan pengecekan titik-titik rawan secara berkala.

Dilengkapi dengan teknologi pemindaian barcode, Siskakoling memungkinkan petugas untuk secara efisien memverifikasi dan melaporkan kondisi di berbagai titik rawan di dalam rutan. Setiap kali petugas melakukan pengecekan, sistem akan secara otomatis merekam data dan mengirimkan laporan ke dashboard Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR).

Baca juga: Sambut 33 Taruna Poltekip 53 Gelombang 3, Rajawali Lapas Karanganyar berikan Pengarahan

Ka.KPR Rutan Kudus, Ardhyn, menyatakan bahwa sistem ini dibangun untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tugas pengamanan.

"Siskakoling membawa revolusi dalam tugas pengamanan harian kami. Dengan kemampuan kontrol clock digital, kami dapat dengan cepat mengecek keamanan di berbagai titik strategis, meningkatkan respon terhadap potensi risiko, dan mengoptimalkan efisiensi operasional, " ungkap Ardhyn.

Baca juga: Plt. Kalapas Karanganyar Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Sistem ini juga dirancang untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Laporan keamanan yang langsung masuk ke dashboard Ka.KPR memudahkan pemantauan real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi darurat, dan meningkatkan koordinasi antar petugas.

Dengan diperkenalkannya Siskakoling, Rutan Kudus berkomitmen untuk terus mengadopsi teknologi canggih guna meningkatkan keamanan dan pengelolaan fasilitas pemasyarakatan. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga pemasyarakatan lainnya dalam menerapkan solusi modern demi keamanan yang lebih baik.

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik